mitrainformasi.com -
Jakarta – Isu mengenai penempatan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di jabatan sipil kembali mencuat.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penugasan anggota Polri aktif ke kementerian atau lembaga sipil tidak serta-merta dilarang, namun harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat.
Pakar Tata Negara, Muhamad Rullyandi, menegaskan bahwa penugasan tersebut memiliki landasan hukum.
"Sepanjang dalam koridor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang terkait, penugasan Anggota Polri aktif ke kementerian/lembaga tetap sah," ujar Rullyandi.
Hal ini mengindikasikan bahwa posisi sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif adalah posisi yang secara spesifik diatur dan diperbolehkan oleh regulasi ASN, biasanya melalui mekanisme penugasan atau perbantuan.
Meskipun penugasan non-politik dimungkinkan, terdapat batasan yang tegas untuk posisi yang bersifat politik. Undang-Undang tentang Polri secara jelas membatasi aspek ini.
Jika anggota Polri aktif ingin menduduki jabatan politik, seperti
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota), dan Menteri,
maka mereka harus memilih mundur atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari kedinasan Polri.
Artinya, UU Polri hanya membatasi keterlibatan anggota aktif pada ranah politik praktis, bukan pada seluruh penugasan non-politik di instansi pemerintah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil di lembaga atau kementerian sah dilakukan asalkan memenuhi syarat dalam UU ASN dan PP Manajemen ASN.
Namun, bagi posisi politik, pengunduran diri adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. (***)
